Kontroversi Pelarangan Jilbab Dari Telegram Rahasia Oegroseno
JAKARTA- Kebijakan pro-Islam di negeri dengan penganut Islam terbesar di dunia ini memang masih diskriminatif dan masih ada intervensi pihak yang tidak senang Islam jaya. Di zaman serba moderen dan kebebasan memeluk agamanya adalah hak asasi dan menggunakan jilbab adalah perintah keras dari Allah kepada muslimah.
Tak kurang dari sepekan setelah pernyataan Kapolri tentang bolehnya Polwan menggunakan jilbab tanpa harus menunggu aturan itu kini menemui jalan buntu. Rupanya Telegram Rahasia (TR) yang dikeluarkan Mabes Polri berisi imbauan agar Polwan tidak menggunakan jilbab selama berdinas sebelum rumusan baku tentang Jilbab keluar, Kamis (29/11/2013) dinilai sangat diskriminatif dan melukai perasaan umat Islam.
Turunnya Telegram Rahasia (TR) tentang penarikan kebijakan polisi wanita berjilbab disayangkan Kompolnas.
Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Hamidah Abdurahman mengungkapkan kekecewaannya karena TR yang justru berlawanan dengan pernyataan Kapolri.
“Ini jelas sangat mengecewakan, belum lama polwan muslimah bereuforia atas restu lisan yang diberikan oleh Kapolri, mereka malah harus menerima ini,” ujar Hamidah pada ROL
Hamidah berujar, sebetulnya ia telah membaca gelagat akan adanya penerbitan TR ini yang justru tidak memberikan kebebasan kepada polwan untuk berjilbab seperti yang dikatakan oleh Kapolri.
Ia pun mendesak agar petinggi Mabes Polri segera merumuskan aturan yang jelas terkait penggunan jilbab bagi polwan. Dia percaya, Kapolri bisa menjaga konsistensi perkatannya dengan mengijinkan polwan berjilbab melalui TR yang lebih memberikan kelonggaran.
Dalam kesempatan siaran pers Musthofa menduga Polri mendapatkan tekanan dan desakan dari kelompok intoleran yang ingin memecah belah kesatuan Polri dengan pemeluk Islam khususnya Polwan. Blunder Polri berdasarkan Telegram Rahasia Wakapolri Komjen Pol Oegroseno ini jelas memalukan dan melukai bagi umat yang dilakukan Polri.
SIARAN PERS Mustofa B. Nahrawardaya
Terkait pernyataan Kapolri Jend Polisi Sutarman yang membolehkan Polwan berjilbab tanpa menunggu aturan, kemudian diikuti oleh maraknya Polwan berjilbab di seluruh Indonesia. Kemudian sekarang diterbitkan Telegram Rahasia agar Polwan menanggalkan jilbab dengan berbagai dalih, sungguh sangat melukai perasaan Umat Islam.
Pernyataan Kapolri yang tulus, diduga mendapatkan tekanan dan desakan dari kelompok intoleran yang ingin memecah belah kesatuan Polri dengan pemeluk Islam khususnya Polwan.
Semestinya, tidak perlu perintah menanggalkan jilbab bagi Polwan apabila memang ada keinginan dibuat seragam khusus di waktu mendatang.
Jilbab yang dikenakan para Polwan sebagai sambutan positif atas anjuran Kapolri "Berjilbab Tanpa menunggu Aturan" belum lama ini jelas sebuah respon positif dari segenap aparat Polwan di kepolisian. Tetapi perintah pencopotan Jilbab saat ini jelas sebuah langkah blunder paling memalukan dan paling melukai bagi Umat yang dilakukan Polri.
Saya berharap Kapolri tidak mudah dikendalikan oleh kelompok intoleran yang bertujuan memecahbelah Umat.
Kepada Umat Islam di seluruh Indonesia, mari kita merapatkan barisan. Tidak boleh sedikitpun ada celah diantara barisan. Kuatkan tali, eratkan pegangan. Polri adalah pengayom dan pelindung serta pelayan Umat. Jika Polri tidak lagi berkenan menjadi pengayom dan pelindung serta pelayan Umat, kepada siapa Umat Islam akan mengadu?
Kepada Ormas Islam khususnya NU dan Muhammadiyah, ini saatnya bersatu membendung gerombolan intoleran yang mencoba membodohi Polri.
Tak kurang dari sepekan setelah pernyataan Kapolri tentang bolehnya Polwan menggunakan jilbab tanpa harus menunggu aturan itu kini menemui jalan buntu. Rupanya Telegram Rahasia (TR) yang dikeluarkan Mabes Polri berisi imbauan agar Polwan tidak menggunakan jilbab selama berdinas sebelum rumusan baku tentang Jilbab keluar, Kamis (29/11/2013) dinilai sangat diskriminatif dan melukai perasaan umat Islam.
Turunnya Telegram Rahasia (TR) tentang penarikan kebijakan polisi wanita berjilbab disayangkan Kompolnas.
Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Hamidah Abdurahman mengungkapkan kekecewaannya karena TR yang justru berlawanan dengan pernyataan Kapolri.
“Ini jelas sangat mengecewakan, belum lama polwan muslimah bereuforia atas restu lisan yang diberikan oleh Kapolri, mereka malah harus menerima ini,” ujar Hamidah pada ROL
Hamidah berujar, sebetulnya ia telah membaca gelagat akan adanya penerbitan TR ini yang justru tidak memberikan kebebasan kepada polwan untuk berjilbab seperti yang dikatakan oleh Kapolri.
Ia pun mendesak agar petinggi Mabes Polri segera merumuskan aturan yang jelas terkait penggunan jilbab bagi polwan. Dia percaya, Kapolri bisa menjaga konsistensi perkatannya dengan mengijinkan polwan berjilbab melalui TR yang lebih memberikan kelonggaran.
Dalam kesempatan siaran pers Musthofa menduga Polri mendapatkan tekanan dan desakan dari kelompok intoleran yang ingin memecah belah kesatuan Polri dengan pemeluk Islam khususnya Polwan. Blunder Polri berdasarkan Telegram Rahasia Wakapolri Komjen Pol Oegroseno ini jelas memalukan dan melukai bagi umat yang dilakukan Polri.
SIARAN PERS Mustofa B. Nahrawardaya
Terkait pernyataan Kapolri Jend Polisi Sutarman yang membolehkan Polwan berjilbab tanpa menunggu aturan, kemudian diikuti oleh maraknya Polwan berjilbab di seluruh Indonesia. Kemudian sekarang diterbitkan Telegram Rahasia agar Polwan menanggalkan jilbab dengan berbagai dalih, sungguh sangat melukai perasaan Umat Islam.
Pernyataan Kapolri yang tulus, diduga mendapatkan tekanan dan desakan dari kelompok intoleran yang ingin memecah belah kesatuan Polri dengan pemeluk Islam khususnya Polwan.
Semestinya, tidak perlu perintah menanggalkan jilbab bagi Polwan apabila memang ada keinginan dibuat seragam khusus di waktu mendatang.
Jilbab yang dikenakan para Polwan sebagai sambutan positif atas anjuran Kapolri "Berjilbab Tanpa menunggu Aturan" belum lama ini jelas sebuah respon positif dari segenap aparat Polwan di kepolisian. Tetapi perintah pencopotan Jilbab saat ini jelas sebuah langkah blunder paling memalukan dan paling melukai bagi Umat yang dilakukan Polri.
Saya berharap Kapolri tidak mudah dikendalikan oleh kelompok intoleran yang bertujuan memecahbelah Umat.
Kepada Umat Islam di seluruh Indonesia, mari kita merapatkan barisan. Tidak boleh sedikitpun ada celah diantara barisan. Kuatkan tali, eratkan pegangan. Polri adalah pengayom dan pelindung serta pelayan Umat. Jika Polri tidak lagi berkenan menjadi pengayom dan pelindung serta pelayan Umat, kepada siapa Umat Islam akan mengadu?
Kepada Ormas Islam khususnya NU dan Muhammadiyah, ini saatnya bersatu membendung gerombolan intoleran yang mencoba membodohi Polri.
